JAKARTA,Penasilet.com – Meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum kembali memicu kritik keras dari kalangan aktivis. Berbagai perkara yang mencuat dinilai semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi penegak hukum, terutama ketika dugaan pelanggaran justru menyeret pejabat yang selama ini dikenal berada di garis depan pemberantasan korupsi.
Aktivis dan jurnalis independen berinisial IW menilai kondisi tersebut merupakan gambaran krisis moral yang serius di tubuh aparat penegak hukum. Menurutnya, masyarakat kini semakin sulit menaruh kepercayaan apabila terdapat oknum jaksa, hakim, maupun aparat penegak hukum yang diduga menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Rakyat tidak membutuhkan oknum penegak hukum yang menyalahgunakan jabatan. Yang dibutuhkan adalah aparat yang benar-benar menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” ujar IW dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).
IW menyebut, selama bertahun-tahun publik disuguhi berbagai pengungkapan kasus korupsi yang dipublikasikan sebagai keberhasilan penegakan hukum. Namun, ketika muncul dugaan penyimpangan yang melibatkan oknum dari institusi penegak hukum sendiri, kepercayaan masyarakat justru mengalami penurunan tajam.
Menurutnya, apabila dugaan pelanggaran benar terjadi pada level pimpinan, maka hal itu berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik terhadap sistem pengawasan internal hingga ke daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan terhadap individu tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang masih bekerja secara profesional dan berintegritas.
IW juga mendorong agar setiap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat diproses secara transparan, independen, dan tanpa perlakuan istimewa. Ia menilai penegakan hukum yang tebang pilih hanya akan memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Jabatan bukan tameng untuk menghindari proses hukum. Semua warga negara harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itulah prinsip negara hukum yang harus dijaga,” tegasnya.
Lebih lanjut, IW berharap momentum berbagai kasus yang menjadi perhatian publik dapat menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi institusi penegak hukum untuk memperkuat pengawasan internal, memperbaiki tata kelola, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan kepada institusi secara keseluruhan, melainkan kepada oknum-oknum yang diduga mencederai marwah penegakan hukum.
“Kritik ini merupakan bentuk kepedulian agar institusi penegak hukum kembali memperoleh kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum harus berpihak kepada keadilan, bukan kepada kekuasaan,” pungkas IW.(Red).
Editor: Tamrin
