KARAWANG,Penasilet.com – Sorotan tajam terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada SMKN 3 Karawang, menyusul temuan sejumlah data yang dinilai janggal dalam laporan penggunaan anggaran periode 2020 hingga 2025.
Sejumlah pihak, termasuk Dewan Pimpinan Daerah LSM KPK RI Provinsi Jawa Barat, mendesak dilakukannya audit menyeluruh atas pengelolaan dana yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. Desakan ini mengemuka setelah adanya dugaan ketidaksesuaian antara angka anggaran yang diterima dengan realisasi penggunaan di lapangan.
Ketua DPD LSM KPK RI Jawa Barat, Januardi Manurung, menyebut temuan tersebut sebagai indikasi serius yang tidak bisa diabaikan. Ia menilai terdapat pola berulang yang menunjukkan potensi lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi. Ketika angka-angka tidak sinkron, pos anggaran membengkak tanpa penjelasan rinci, dan akses informasi publik terkesan tertutup, maka wajar jika publik mempertanyakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).
Sejumlah Kejanggalan Mengemuka
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat beberapa poin yang menjadi sorotan. Pada tahun 2020, misalnya, ditemukan selisih antara total rincian penggunaan dengan anggaran yang diterima. Sementara pada 2021, muncul pertanyaan terkait selisih signifikan antara total anggaran dan realisasi penggunaan yang tercatat.
Di tahun berikutnya, 2022, total rincian penggunaan justru dilaporkan melebihi anggaran yang diterima. Kondisi ini dinilai tidak lazim dalam tata kelola keuangan publik.
Sorotan juga menguat pada komposisi belanja. Pos “administrasi” dan “pemeliharaan” disebut menyerap anggaran dalam jumlah besar, bahkan hingga ratusan juta rupiah per tahap. Sebaliknya, pos yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik, seperti honorarium dan pengembangan kompetensi guru, dilaporkan minim bahkan nihil dalam beberapa periode.
“Jika benar tidak ada alokasi untuk peningkatan kualitas guru, ini menjadi ironi dalam dunia pendidikan. Dana BOS seharusnya berdampak langsung pada mutu pembelajaran,” tambah Januardi Manurung.
Desakan Audit dan Peran Pemerintah Daerah
Desakan agar dilakukan audit tidak hanya diarahkan kepada internal sekolah, tetapi juga kepada pemerintah daerah dan provinsi. Bupati Karawang diminta segera menginstruksikan Inspektorat Daerah melakukan audit khusus, sementara Gubernur Jawa Barat didorong untuk melibatkan lembaga independen seperti BPKP atau BPK.
Langkah audit dinilai penting untuk memastikan apakah temuan tersebut merupakan kesalahan administratif, kelalaian, atau berpotensi masuk dalam ranah pelanggaran hukum.
Selain itu, sikap keterbukaan informasi juga menjadi perhatian. Permohonan data yang disebut telah diajukan pada April 2026 dikabarkan belum mendapat tanggapan. Jika benar terjadi, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
Asas Praduga Tak Bersalah
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SMKN 3 Karawang terkait temuan tersebut. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan, sembari menunggu klarifikasi dan hasil audit dari pihak berwenang.
Januardi Manurung menilai, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan berlapis dalam pengelolaan dana pendidikan. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi kepercayaan publik.
“Pendidikan adalah sektor strategis. Setiap rupiah yang dialokasikan harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga dalam dampaknya bagi siswa dan guru,” ujarnya.
Ujian Integritas Pengelolaan Dana Pendidikan
Kasus dugaan kejanggalan Dana BOS di SMKN 3 Karawang kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran pendidikan. Audit yang transparan dan independen diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan publik sekaligus memulihkan kepercayaan.
Jika terbukti terdapat pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, klarifikasi terbuka menjadi penting untuk mengakhiri polemik.
Yang pasti, publik menunggu jawaban, bukan sekadar janji. (Red).
Editor: Tamrin
