MALANG,Penasilet.com – Julukan “jeglongan maut” bukan sekadar istilah hiperbola. Di Jalan Sumbersuko, Dusun Lotekol, Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sebutan itu menjelma realitas pahit yang dirasakan warga setiap hari. Lebih dari satu dekade, ruas jalan tersebut dibiarkan dalam kondisi rusak parah tanpa sentuhan perbaikan berarti dari pemerintah.
Saat hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan berbahaya. Kondisi itu diperparah oleh ceceran daun dan potongan tebu dari truk pengangkut yang melintas. Campuran lumpur dan limbah tebu membuat permukaan jalan serupa dilapisi oli, licin, tak terprediksi, dan mengancam keselamatan pengguna jalan.
Warga menyebut, insiden kecelakaan bukan lagi kemungkinan, melainkan rutinitas. Pengendara motor kerap terjatuh, terutama pada pagi hari saat aktivitas warga meningkat. Anak sekolah dan pekerja menjadi kelompok paling rentan.
“Setiap hujan pasti ada yang jatuh. Anak saya sendiri pernah terpeleset pas berangkat sekolah. Sudah 10 tahun lebih begini terus,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (21/4/2026).
Masalah ini sejatinya bukan hal baru. Warga mengaku telah berulang kali melaporkan kondisi jalan tersebut kepada pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Namun, laporan demi laporan seolah menguap tanpa tindak lanjut konkret. Jalan tetap berlubang, drainase tak kunjung dibenahi, dan pengawasan terhadap truk pengangkut tebu nyaris nihil.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius soal komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan warganya. Infrastruktur dasar seperti jalan seharusnya menjadi prioritas, bukan justru dibiarkan menjadi ancaman laten selama bertahun-tahun.
Warga kini mendesak Pemerintah Desa Arjowilangun dan Pemerintah Kabupaten Malang untuk tidak lagi menutup mata. Mereka menuntut perbaikan permanen terhadap jalan rusak, sekaligus penertiban truk pengangkut tebu agar tidak lagi meninggalkan material berbahaya di badan jalan.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” tegas warga tersebut.
Jika kondisi ini terus diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan, melainkan nyawa. Pemerintah dituntut hadir, bukan sekadar dalam janji, tetapi dalam tindakan nyata.(YLD).
Editor: Tamrin
