Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Sabtu, 11 April 2026
JAKARTA,Penasile.com – Pernyataan blak-blakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, baru-baru ini bukan sekadar kritik administratif. Ia adalah tamparan keras bagi wajah tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini kerap berjalan tanpa arah, seolah berada dalam mode “autopilot” pemborosan.
Istilah “tidak masuk akal” yang dilontarkan bukan hiperbola. Itu mencerminkan realitas pahit, ketika anggaran pakaian dinas kepala daerah bisa menembus Rp5 miliar, sementara belanja makan minum mencapai belasan miliar rupiah. Di titik ini, publik berhak bertanya, apakah negara sedang membiayai pelayanan rakyat, atau justru memelihara gaya hidup birokrasi?
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik dingin. Itu adalah simbol dari prioritas yang melenceng. Di tengah masih tingginya angka stunting, minimnya infrastruktur dasar, dan kesenjangan layanan publik, anggaran justru tersedot ke pos-pos seremonial yang miskin dampak nyata. Ini bukan lagi soal kelalaian teknis, melainkan kegagalan moral dalam menentukan arah kebijakan.
Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi napas dalam setiap kebijakan fiskal. Namun di lapangan, yang muncul justru “kreativitas semu” berlomba-lomba menghabiskan anggaran melalui pos konsultan yang tumpang tindih dan kegiatan simbolik yang lebih mengedepankan pencitraan ketimbang hasil.
Di sinilah letak paradoks otonomi daerah. Kepala daerah sejatinya adalah manajer utama yang bertanggung jawab penuh atas setiap rupiah uang rakyat. Namun fakta bahwa Kementerian Dalam Negeri masih harus melakukan penyortiran ketat terhadap APBD menunjukkan adanya kebocoran fungsi pengawasan di level lokal.
Lebih ironis lagi, sebagian kepala daerah justru tampak lebih agresif melobi anggaran ke pusat ketimbang membenahi dapur sendiri. Padahal, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat besar untuk digarap. Aset daerah terbengkalai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) banyak yang sakit, dan tata kelola parkir hingga layanan kesehatan masih jauh dari optimal.
Fenomena ini memperlihatkan mentalitas yang keliru: ketergantungan pada pusat tanpa upaya serius membangun kemandirian fiskal. Otonomi yang seharusnya menjadi ruang inovasi justru berubah menjadi ladang pemborosan yang sistemik.
Sudah saatnya kepala daerah melakukan introspeksi menyeluruh terhadap postur APBD. Fokus pada efisiensi bukan berarti memangkas pembangunan, melainkan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki efek berantai (multiplier effect) bagi kesejahteraan masyarakat.
Pesan pemerintah pusat sudah jelas, efisiensi bukan pilihan, melainkan keharusan. Jika kepala daerah masih gagal membedakan antara kebutuhan dan kemewahan, maka krisis kepercayaan publik terhadap sistem otonomi daerah akan semakin dalam.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin dengan baju dinas bernilai miliaran. Rakyat membutuhkan keberanian politik, untuk memangkas anggaran parasit, menutup celah pemborosan, dan mengembalikan setiap rupiah kepada tujuan utamanya: kesejahteraan.
Karena pada akhirnya, ukuran kepemimpinan bukan terletak pada kemegahan seremonial, melainkan pada seberapa nyata perubahan yang dirasakan rakyat.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
