Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Jum’at, 7 November 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi, masyarakat Indonesia kian cerdas, terbuka, dan berani bersuara. Namun ironisnya, justru di saat rakyat semakin melek informasi, banyak lembaga negara menampilkan anomali yang menyedihkan: mereka tidak menjawab kritik dengan data, transparansi, atau akuntabilitas, melainkan bersembunyi di balik orang-orang bermental feodal sebagai bumper dan tameng usang untuk menghadang suara kritis publik.
1. Feodalisme Gaya Baru di Balik Layar Negara
Di era keterbukaan informasi, publik berharap institusi negara tampil adaptif, profesional, dan objektif. Tapi realitasnya jauh panggang dari api. Masih banyak pejabat dan lembaga publik yang justru melanggengkan pola pikir penguasa zaman kolonial, mereka yang tidak mampu membedakan antara kritik dan makar, antara pengawasan dan pembangkangan.
Begitu media atau masyarakat mengangkat dugaan penyimpangan, muncul segera “juru bicara informal” yang menebar ancaman, menstigma pengkritik, bahkan menuding mereka sebagai perusuh. Kritik dibalas dengan arogansi, bukan klarifikasi. Transparansi dikalahkan oleh gengsi.
2. Lembaga Negara Harusnya Modern, Bukan Menghidupi Dinasti Mental
Alih-alih menjadi pelopor reformasi birokrasi, banyak institusi justru mempertahankan kultur feodal: loyalitas membabi buta lebih dihargai daripada kompetensi. Kritik dianggap pembangkangan, keterbukaan dianggap pengkhianatan.
Maka tidak heran bila banyak jabatan strategis kini diisi oleh “orang dekat kekuasaan” bukan karena kemampuan, tapi karena kesediaannya menjadi perisai menghadang badai kritik publik.
Fenomena ini nyata terlihat dari pusat hingga daerah: BUMN yang alergi diaudit, dinas yang menutup akses data publik, hingga pejabat yang lebih sibuk membangun citra ketimbang kinerja.
3. Kritik Publik Adalah Oksigen Demokrasi, Bukan Ancaman
Negara demokrasi hanya bisa bernafas jika kritik dibiarkan hidup. Tetapi jika setiap kritik dianggap ancaman, dan setiap pengkritik dipukul mundur oleh loyalis tanpa nalar, maka yang tersisa hanyalah kemunafikan institusional. Modernisasi teknologi bisa berjalan cepat, tetapi jika budaya birokrasi tetap kolot, semua hanya topeng digital di atas jiwa feodal.
Kita menghadapi situasi absurd: sistem informasi publik dibangun megah, tapi mental pengelolanya tetap kaku, tertutup, dan anti dikoreksi. Inilah paradoks terbesar pemerintahan modern kita, wajahnya digital, jiwanya kolonial.
4. Fenomena Buzzer Feodal dan “Prajurit Loyal”
Ketika kebijakan publik dikritik, yang muncul bukan pejabat yang menjelaskan dengan data dan logika, melainkan para “buzzer” dan “prajurit loyal” yang berteriak membela tanpa memahami substansi.Mereka menebar narasi tandingan, menyesatkan opini publik, dan menjadikan media sosial sebagai arena intimidasi, bukan edukasi.
Lebih parah lagi, di beberapa daerah muncul “orang dalam” yang berperan sebagai perantara kekuasaan, tugasnya satu: mengamankan citra pimpinan, menekan pengkritik, dan mensterilkan opini publik. Mereka adalah simbol konkret dari feodalisme gaya baru: tunduk tanpa berpikir, setia tanpa nalar.
Kesimpulan: Negara Ini Milik Rakyat, Bukan Kerajaan Feodal
Modernisasi bukan hanya soal aplikasi, website, dan digitalisasi birokrasi.
Ia harus dimulai dari reformasi mental: keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan dikoreksi.
Jika lembaga negara terus memelihara “bumper” bermental feodal, maka yang akan hancur bukan sekadar reputasi, tetapi kepercayaan publik yang menjadi fondasi legitimasi negara.
Kita hidup di era digital, tapi dikendalikan oleh jiwa kolonial. Institusi negara seharusnya menjadi pelayan publik, bukan penjaga singgasana.Dan di dalam negara milik rakyat, kritik bukan musuh, melainkan alarm bagi perbaikan.
Penulis: Redaksi Penasilet.com
Editor: Tamrin
#Editorial
#Sorot
#Media
