Penasilet.com – Fenomena “playing victim” atau memainkan peran sebagai korban, sayangnya, bukan hanya terjadi dalam interaksi personal. Di panggung pemerintahan, kita kerap menyaksikan pejabat dan aparat negara menggunakan taktik ini untuk menutupi kegagalan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Alih-alih berani mengakui kesalahan dan mencari solusi, mereka justru memilih untuk menyalahkan pihak lain, kondisi, atau bahkan rakyat itu sendiri.
Anatomi “Playing Victim” dalam Konteks Negara
Ketika seorang pejabat atau aparat negara memainkan peran korban, ada beberapa ciri khas yang bisa kita amati:
Penyangkalan dan Pengalihan Tanggung Jawab:
Ini adalah inti dari playing victim. Mereka akan mati-matian menyangkal kegagalan mereka dan segera mengalihkan fokus ke faktor eksternal. Misalnya, proyek mangkrak bukan karena salah perencanaan, tapi karena “situasi ekonomi global yang tidak menentu” atau “terbatasnya anggaran.”
Mencari Kambing Hitam:
Selalu ada pihak yang dijadikan sasaran untuk disalahkan. Bisa jadi “oknum nakal,” “pihak oposisi yang tidak kooperatif,” “media yang memberitakan negatif,” atau bahkan “masyarakat yang tidak patuh.” Ini adalah cara jitu untuk menggeser beban kesalahan dari pundak mereka.
Membangun Narasi Penderitaan:
Mereka akan berusaha membangun citra diri sebagai pihak yang “bekerja keras di tengah keterbatasan,” “dihadang berbagai rintangan,” atau “difitnah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.” Tujuannya adalah untuk menarik simpati publik dan meredam kritik.
Menuntut Pemakluman Tanpa Introspeksi: Alih-alih melakukan evaluasi diri dan perbaikan, mereka justru menuntut pemakluman dari masyarakat atas kegagalan yang terjadi. Seolah-olah kegagalan tersebut adalah takdir yang tidak bisa dihindari, bukan akibat dari kelalaian atau ketidakmampuan mereka.
Menggiring Opini Publik:
Dengan retorika yang manipulatif, mereka berusaha menggiring opini publik agar membenarkan tindakan atau keputusan mereka yang sebenarnya bermasalah. Mereka bisa menggunakan media atau pendukung setia untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan diri mereka.
Dampak Buruk bagi Negara dan Rakyat
Praktik playing victim oleh pejabat dan aparat negara memiliki konsekuensi yang serius:
Terhambatnya Akuntabilitas:
Ketika tidak ada pengakuan atas kesalahan, maka tidak ada pula akuntabilitas. Masyarakat menjadi sulit untuk meminta pertanggungjawaban atas dana publik atau janji-janji yang tidak terpenuhi.
Menurunnya Kepercayaan Publik:
Rakyat akan semakin skeptis dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. Ini berpotensi memicu apatisme dan ketidakpedulian terhadap proses pembangunan.
Kegagalan yang Berulang:
Tanpa introspeksi dan evaluasi yang jujur, kesalahan yang sama akan cenderung terulang kembali. Masalah-masalah fundamental tidak akan pernah terselesaikan karena akar masalahnya tidak pernah diakui.
Budaya Impunitas:
Jika playing victim berhasil menutupi kegagalan, ini bisa menciptakan budaya di mana pejabat dan aparat merasa kebal dari konsekuensi buruk atas tindakan mereka.
Kesenjangan Antara Harapan dan Realita: Masyarakat memiliki harapan besar terhadap kinerja pemerintah. Ketika realita yang terjadi adalah kegagalan yang ditutupi dengan playing victim, kesenjangan ini akan semakin lebar dan memicu kekecewaan.
Mengapa Pejabat dan Aparat Melakukan “Playing Victim”?
Beberapa faktor bisa menjelaskan mengapa taktik ini begitu populer:
Takut Kehilangan Jabatan/Kekuasaan: Mengakui kesalahan bisa berarti risiko pencopotan jabatan atau hilangnya pengaruh politik.
Tekanan Publik dan Politik:
Menghadapi kritik dan tekanan bisa jadi sangat berat, sehingga playing victim dianggap sebagai jalan pintas untuk meredakannya.
Kurangnya Integritas dan Moral:
Integritas yang rendah membuat seseorang lebih mudah mengorbankan kejujuran demi kepentingan pribadi.
Sistem yang Memungkinkan:
Jika sistem hukum dan pengawasan lemah, maka praktik playing victim akan semakin subur.
Jalan Keluar:
Membangun Budaya Akuntabilitas
Untuk mengatasi fenomena playing victim ini, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak:
Pemerintah:
Membangun budaya akuntabilitas yang kuat, mendorong transparansi, dan menegakkan sanksi bagi pejabat yang lalai.
Lembaga Pengawasan:
Memperkuat peran lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga independen lainnya dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Media:
Menjalankan peran sebagai pilar keempat demokrasi dengan kritis dan berimbang dalam memberitakan kinerja pejabat.
Masyarakat:
Menjadi warga negara yang aktif dan kritis, tidak mudah termakan retorika playing victim, serta berani menyuarakan kebenaran.
Fenomena “playing victim” yang dilakukan oleh pejabat dan aparat negara adalah cermin dari kemunduran dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Sudah saatnya kita menuntut para pemimpin dan pelayan publik untuk berani mengakui kesalahan, bertanggung jawab, dan fokus pada solusi, bukan pada upaya menutupi kegagalan dengan memposisikan diri sebagai korban. Masa depan bangsa ini bergantung pada keberanian untuk jujur dan berbenah.
Ditulis: Tim Redaksi
Editor : Tamrin
