KARAWANG,Penasilet.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk mengatasi persoalan gizi nasional kini justru menuai kritik keras dari kalangan masyarakat sipil. Ketua DPD LSM KPK RI Provinsi Jawa Barat, Januardi Manurung, menilai implementasi program tersebut tidak berjalan sesuai harapan dan bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Januardi Manurung menyebut pelaksanaan MBG di lapangan masih jauh dari kata tertata. Dia menilai ketidakjelasan mekanisme distribusi hingga pengawasan program telah menciptakan ketimpangan persepsi di masyarakat.
“Masyarakat sekarang sudah dibenturkan menjadi dua kubu,” tegas Januardi Manurung saat memberikan keterangan kepada wartawan di Karawang, Minggu (29/3/2026).
Polarisasi dan Ketimpangan Persepsi
Narasi yang berkembang menunjukkan adanya jurang pemisah antara kelompok yang merasa diuntungkan secara ekonomi dengan kelompok lain yang lebih menyoroti kualitas dan kebermanfaatan program. Kondisi ini dinilai berbahaya karena berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Januardi Manurung, situasi tersebut tidak lepas dari lemahnya transparansi dan minimnya data yang dapat diakses publik terkait implementasi program.
Klaim Dampak Ekonomi Dipertanyakan
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa MBG akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku UMKM, nelayan, petani, dan peternak. Namun, Januardi mempertanyakan validitas klaim tersebut.
“Kita belum pernah tahu data-datanya bahwa yang diuntungkan adalah nelayan, petani, peternak. Kita belum lihat itu!” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa data yang jelas dan terverifikasi, program ini berisiko hanya menguntungkan segelintir pihak yang memiliki akses terhadap rantai distribusi logistik.
Sorotan pada Kualitas Makanan
Selain aspek ekonomi, kualitas makanan yang disajikan dalam program MBG juga menjadi perhatian serius. Januardi mengungkapkan adanya indikasi bahwa sebagian penyedia lebih berorientasi pada keuntungan dibandingkan standar kesehatan.
“Kubu yang merasa untung karena dagangannya laku, padahal dagangannya tidak sehat,” katanya.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa tujuan utama program, meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, justru tereduksi menjadi sekadar proyek distribusi makanan tanpa pengawasan kualitas yang memadai.
Potensi Konflik Kepentingan
Lebih jauh, Januardi menyoroti dinamika yang muncul ketika wacana evaluasi atau penghentian program mencuat. Ia menilai pihak-pihak yang telah mendapatkan keuntungan dari program tersebut cenderung defensif.
Menurutnya, kritik terhadap MBG kerap dianggap sebagai ancaman terhadap sumber pendapatan, sehingga memicu reaksi negatif terhadap pihak-pihak yang menyuarakan evaluasi.
Desakan Evaluasi hingga Penghentian Program
Atas berbagai temuan dan kekhawatiran tersebut, LSM KPK RI Jawa Barat mendesak pemerintah, khususnya Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Bahkan, mereka secara tegas meminta penghentian program MBG jika tidak mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan hanya menyita ratusan miliar rupiah anggaran dari pendidikan dan kesehatan.
“Kami berharap Presiden menghentikan program MBG yang menyita anggaran ratusan triliun untuk sebuah kebijakan yang populis, sementara asas manfaat jangka panjang tak terasa oleh masyarakat,” pungkas Januardi Manurung.
Alarm bagi Tata Kelola Program Nasional
Kritik ini menjadi alarm serius bagi pemerintah dalam memastikan bahwa program berskala nasional seperti MBG tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatan nyata.
Penguatan pengawasan, keterbukaan data, serta keterlibatan nyata pelaku ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar program ini tidak berubah menjadi beban anggaran tanpa dampak signifikan bagi masyarakat luas.”(Red)”.
Editor: Tamrin
