Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Redaksi Penasilet.com
Edisi: Minggu 30 November 2025
JAKARTA,Penasilet.com – Pernyataan filsuf Jerman Martin Heidegger, “Ketika Manusia Memperlakukan Alam sebagai Objek, Maka yang Lahir bukan Keseimbangan, tapi Kehancuran,” hari ini bukan lagi sebatas refleksi filsafat. Ia telah menjelma menjadi realitas sosial, ekologis yang kita saksikan setiap hari di Indonesia. Hutan dibabat, tambang dibuka tanpa kendali, sungai diracun limbah, dan tanah diperas demi ambisi keuntungan segelintir elit. Alam diposisikan sebagai barang dagangan, bukan penopang kehidupan.
Eksploitasi yang Dinormalisasi Atas Nama Pembangunan
Di berbagai daerah, praktik illegal drilling, illegal refinery, illegal mining, illegal logging, dan perambahan hutan justru berkembang di bawah dalih “pembangunan” dan “pertumbuhan ekonomi”. Narasi ini terdengar indah di atas podium, tetapi pahit di akar rumput. Yang diuntungkan adalah jaringan pemodal dan oknum kekuasaan, sementara rakyat menerima warisan kehancuran, banjir, longsor, kekeringan, gagal panen, penyakit, dan kemiskinan struktural.
Lebih menyedihkan lagi, aparatur negara yang seharusnya menjadi benteng perlindungan lingkungan kerap justru menjadi bagian dari mata rantai perusakan, baik melalui pembiaran, perlindungan terselubung, hingga keterlibatan langsung. Hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Contoh Nyata: Luka Ekologis yang Dibiarkan Menganga
Kerusakan lingkungan di Indonesia bukan asumsi, melainkan fakta yang tercatat.
Pencemaran Sungai Citarum
Bertahun-tahun limbah industri mencemari sungai ini. Akibatnya, kualitas air anjlok, biodiversitas rusak, dan masyarakat sekitar menderita penyakit kulit serta gangguan kesehatan kronis. Program pemulihan berjalan lambat karena akar masalah, industri dan pengawasan lemah, tak pernah benar-benar diselesaikan.
Bencana Lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo. Ribuan rumah tenggelam, mata pencaharian hilang, dan trauma sosial berkepanjangan terjadi akibat kelalaian eksploitasi sumber daya. Hingga kini, korban masih memperjuangkan keadilan ekologis yang utuh.
Kebakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera
Pembukaan lahan dengan cara membakar menimbulkan kabut asap lintas negara, merenggut ribuan nyawa secara tidak langsung akibat infeksi saluran pernapasan, menghancurkan ekosistem, serta mempermalukan kedaulatan lingkungan Indonesia di mata dunia.
Semua peristiwa ini memiliki satu benang merah, keserakahan ekonomi yang mengalahkan keselamatan ekologis.
Bukan Bencana Alam, Tapi Bencana Ulah Manusia
Kerusakan ekosistem hari ini bukanlah “takdir” atau “murka alam”. Ia adalah bencana yang dirancang manusia sendiri. Alam tidak pernah balas dendam. Ia hanya bekerja sesuai hukum sebab-akibat. Ketika hutan digunduli, air kehilangan resapan. Ketika sungai diracun, manusia meminum racunnya sendiri. Ketika tambang dibuka tanpa kendali, maka tanah akan runtuh dan udara akan membunuh perlahan.
Banjir, krisis air bersih, gagal panen, kelaparan, konflik sosial, dan penyakit kronis bukan kutukan, melainkan tagihan ekologis dari dosa pembangunan yang serampangan.
Negara di Persimpangan: Penjaga atau Penjual?
Negara seharusnya menjadi penjaga terakhir ekologi. Namun realitas menunjukkan negara sering berada di persimpangan yang keliru: menjadi fasilitator eksploitasi, bukan pelindung kehidupan. Regulasi kerap tunduk pada kepentingan modal. Penegakan hukum tajam pada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap korporasi besar.
Jika negara terus bersikap permisif terhadap perusakan lingkungan, maka yang sesungguhnya dikompromikan bukan sekadar alam, melainkan masa depan bangsa itu sendiri.
Alam Bukan Objek, Ia Subjek Kehidupan
Krisis lingkungan bukan sekadar krisis teknis, melainkan krisis etika. Selama alam diperlakukan sebagai “sapi perah”, selama keuntungan ditempatkan di atas kehidupan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Pembangunan tanpa etika ekologis sejatinya adalah penghancuran yang ditunda.
Sudah saatnya negara, korporasi, dan masyarakat menempatkan alam sebagai subjek kehidupan, bukan objek eksploitasi. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi hanyalah statistik kosong yang dibayar dengan penderitaan generasi hari ini dan kehancuran generasi mendatang.
Penutup
Ketika alam diperas, yang sesungguhnya dikorbankan bukan hanya hutan, sungai, dan udara, melainkan hak hidup manusia itu sendiri.
Berhentilah memperlakukan alam sebagai ladang rampokan, jika kita tidak ingin masa depan anak-anak bangsa dihancurkan bahkan sebelum sempat tumbuh.
Penulis: Redaksi Penasilet.com
Editor. : Tamrin
#Editorial
#Opini_Publik
#Edukasi
#Sorot_Media
#Lingkungan_Hidup
