Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Minggu, 3 Mei 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ekspansi industri yang terus diglorifikasi sebagai indikator kemajuan nasional, ada satu fakta yang kerap disamarkan di balik jargon pembangunan: kerusakan lingkungan bukan sekadar dampak sampingan, melainkan biaya sosial-ekologis raksasa yang kerap dibebankan kepada publik.
Estimasi berbasis pola nasional menunjukkan bahwa kerugian lingkungan yang ditimbulkan satu perusahaan di Indonesia bukan perkara kecil. Dalam kategori ringan saja, kerusakan dapat memicu kerugian antara Rp5 hingga Rp20 miliar. Pada kategori sedang, angkanya melonjak menjadi Rp20 hingga Rp100 miliar. Sementara pada sektor berat seperti tambang dan perkebunan sawit, kerugian dapat menembus lebih dari Rp100 miliar per perusahaan. Angka ini bukan sekadar nominal administratif, melainkan representasi dari hutan yang hilang, sungai yang tercemar, udara yang rusak, lahan produktif yang mati, serta masa depan masyarakat yang dikorbankan.
Masalah utamanya terletak pada cara negara dan korporasi sering memandang kerusakan lingkungan hanya sebagai pelanggaran teknis, bukan kejahatan struktural. Padahal, ketika sebuah perusahaan mencemari sungai, merusak kawasan hutan, atau membiarkan limbah beracun menyebar, yang dihancurkan bukan hanya ekosistem, tetapi juga sumber penghidupan warga, kesehatan generasi, dan stabilitas sosial-ekonomi jangka panjang.
Ironisnya, dalam banyak kasus, nilai kerusakan ekologis jauh lebih besar dibanding sanksi yang dijatuhkan. Denda miliaran rupiah sering kali tampak besar di atas kertas, tetapi menjadi nyaris tak berarti ketika dibandingkan dengan keuntungan industri yang mencapai ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. Di titik inilah publik patut bertanya: apakah hukum benar-benar menjadi alat keadilan, atau sekadar instrumen administratif yang terlalu lunak terhadap perusak lingkungan?
Lebih memprihatinkan lagi, pembiaran terhadap kejahatan lingkungan sering kali lahir bukan semata dari lemahnya regulasi, tetapi dari relasi kuasa antara modal, birokrasi, dan kepentingan politik. Ketika pengawasan melemah, audit dimanipulasi, atau penegakan hukum berjalan selektif, maka kerusakan ekologis berubah menjadi bisnis yang diperhitungkan, sebuah model di mana merusak alam dianggap lebih murah daripada memulihkannya.
Publik harus memahami bahwa kerugian Rp100 miliar akibat kerusakan lingkungan bukan sekadar angka statistik. Itu bisa berarti ribuan petani kehilangan panen, masyarakat kehilangan air bersih, meningkatnya penyakit akibat polusi, banjir tahunan, hingga rusaknya sistem biodiversitas yang tak tergantikan. Dalam konteks ini, kejahatan lingkungan sejatinya adalah bentuk perampasan hak hidup masyarakat secara sistematis.
Indonesia tidak kekurangan regulasi, tetapi terlalu sering kekurangan keberanian politik. Selama kerusakan lingkungan masih dianggap risiko bisnis biasa, maka bencana ekologis akan terus berulang dengan pola yang sama: perusahaan untung, masyarakat menanggung beban, negara sibuk merespons setelah kerusakan tak lagi bisa disembunyikan.
Sudah saatnya paradigma diubah. Kerusakan lingkungan harus diposisikan sebagai extraordinary crime dengan penegakan hukum yang tidak berhenti pada denda administratif, tetapi mencakup pemulihan total, pencabutan izin, pertanggungjawaban pidana, dan transparansi publik. Sebab jika kerusakan bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah terus dianggap sekadar pelanggaran biasa, maka sesungguhnya yang sedang dilegalkan adalah penghancuran masa depan bangsa secara perlahan.
Penulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
#Lingkungan_Hidup
