Penasilet.com – Rabu, (27/8/2025) – Delapan dekade Indonesia merdeka, namun wajah kemiskinan dan ketimpangan sosial masih terus membayang. Bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, yang sejatinya dirancang sebagai jaring pengaman sosial, kini justru sering dijadikan komoditas politik dan alat pencitraan kekuasaan. Distribusi yang tidak merata, data penerima yang amburadul, hingga penyalahgunaan anggaran bansos adalah potret buram implementasi kebijakan ini.
Masalah utama terletak pada pendekatan yang bersifat karitatif, bukan solutif. Bansos memang bisa meredam gejolak sementara, namun tidak menjawab akar kemiskinan: rendahnya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan kesehatan. Ironisnya, di tengah pandemi dan krisis, bansos malah rawan dikorupsi, seperti yang terungkap dalam kasus besar yang menyeret pejabat tinggi negara.
Kebijakan bansos yang ideal harus transparan, berbasis data akurat, dan diawasi ketat oleh lembaga independen. Negara tak boleh terus-menerus meninabobokan rakyat dengan bantuan instan. Saatnya pemerintah beralih dari sekadar memberi ikan menjadi memberi kail: memberdayakan, bukan melanggengkan ketergantungan.
Bansos boleh hadir, tapi jangan jadi selimut untuk menutupi kegagalan membangun keadilan sosial yang sejati.
#Catatan_Rakyat_Ujung_Tanjung
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Tamrin
