PALEMBANG,Penasilet.com – Konflik internal yang melibatkan mahasiswa dengan pihak rektorat dan yayasan di Universitas PGRI Palembang dinilai belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Gelombang kritik dari kalangan mahasiswa justru terus menguat menyusul rangkaian aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir.
Berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa mencakup pembenahan tata kelola kampus, peningkatan fasilitas pendidikan, transparansi kelembagaan, hingga pembukaan ruang dialog yang dinilai belum terwujud antara mahasiswa dengan pimpinan universitas.
Demisioner Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Palembang Tahun 2025, Wirandi, menyampaikan keprihatinannya atas dinamika yang terjadi di lingkungan kampus. Menurutnya, perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan berpendapat, serta penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme dialog.
“Dunia pendidikan semestinya mengedepankan musyawarah, bukan menciptakan rasa takut bagi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi,” ujar Wirandi dalam keterangannya kepada berbagai media Jum’at (26/6/2026).
Ia mengaku kecewa terhadap sikap pihak universitas maupun yayasan yang menurutnya belum mampu membangun komunikasi yang sehat dengan mahasiswa. Selain itu, Wirandi juga mengemukakan adanya dugaan praktik intimidasi yang melibatkan pihak-pihak di luar sivitas akademika dalam dinamika penyampaian aspirasi mahasiswa.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu menjadi perhatian serius dan ditelusuri melalui mekanisme yang berlaku agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi.
“Kami berharap seluruh persoalan dapat diselesaikan secara bermartabat tanpa intimidasi maupun tindakan yang berpotensi mengganggu kebebasan akademik. Jika memang terdapat dugaan keterlibatan pihak luar dalam menghalangi penyampaian aspirasi mahasiswa, hal itu perlu diklarifikasi secara terbuka,” katanya.
Wirandi menegaskan bahwa mahasiswa pada dasarnya tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Sebaliknya, mahasiswa mengharapkan adanya kepastian terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan kampus, disertai komitmen nyata dari pimpinan universitas dan yayasan untuk membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa Universitas PGRI Palembang kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pembenahan fasilitas pendidikan, peningkatan transparansi kelembagaan, hingga pembukaan ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan universitas. Aksi tersebut bahkan diwarnai penyegelan simbolis kantor rektorat sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa setelah pimpinan kampus tidak menemui massa aksi.
Bagi Wirandi, penyelesaian konflik melalui komunikasi terbuka merupakan langkah yang jauh lebih konstruktif dibandingkan membiarkan ketegangan terus berlarut.
“Kampus adalah rumah intelektual. Perbedaan pendapat seharusnya dijawab dengan argumentasi dan dialog, bukan dengan tindakan yang berpotensi menimbulkan intimidasi. Kami ingin Universitas PGRI Palembang kembali menjadi ruang yang aman, kritis, dan berpihak pada nilai-nilai akademik,” tegasnya.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak rektorat maupun yayasan Universitas PGRI Palembang terkait pernyataan Wirandi mengenai dugaan intimidasi maupun dugaan keterlibatan pihak luar dalam dinamika penyampaian aspirasi mahasiswa.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak rektorat, yayasan, maupun seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, profesional, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.(Red).
Editor:
