Foto: Ilustrasi
Editorial
Oleh: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
Edisi: Jum’at 30 Januari 2026
JAKARTA,Penasilet.com – Pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy, yang menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibanding penciptaan lapangan kerja patut dikritisi secara serius. Di satu sisi, negara memang berkewajiban memastikan generasi muda tumbuh sehat dan cerdas.
Namun, di sisi lain, menggeser isu lapangan kerja ke posisi sekunder justru berisiko memperpanjang lingkaran masalah sosial-ekonomi yang selama ini belum tertuntaskan.
Tidak ada yang menolak pentingnya pemenuhan gizi, terlebih di tengah ancaman stunting dan kualitas sumber daya manusia yang masih timpang.
Tetapi, ketika jutaan rakyat usia produktif masih bergulat dengan pengangguran, upah rendah, dan ketidakpastian kerja, pernyataan bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja terdengar seperti logika terbalik.
Gizi memang penting, tetapi tanpa pekerjaan yang layak, dari mana keberlanjutan pemenuhan gizi itu akan datang?
Negara tidak bisa memisahkan kesehatan generasi dari kekuatan ekonomi rumah tangga. Anak yang menerima makanan bergizi hari ini tetap akan menghadapi masa depan suram jika orang tuanya kehilangan pekerjaan atau terjebak dalam kemiskinan struktural.
Dalam konteks ini, lapangan kerja bukan sekadar isu ekonomi, melainkan fondasi bagi keberlangsungan program-program sosial itu sendiri, termasuk MBG.
Lebih problematis lagi, pernyataan tersebut mengesankan seolah negara harus memilih antara memberi makan anak atau memberi kerja kepada orang tua. Padahal, negara seharusnya mampu dan wajib melakukan keduanya secara simultan.
Menjadikan MBG sebagai prioritas tunggal tanpa diiringi strategi agresif penciptaan lapangan kerja berpotensi mengubah kebijakan sosial menjadi tambal sulam, bukan solusi struktural.
Jika MBG dianggap lebih mendesak, maka pertanyaannya: apakah ini karena negara gagal lebih dulu menjamin kesejahteraan ekonomi rakyatnya?
Jangan sampai MBG menjadi penutup kegagalan negara dalam menyediakan pekerjaan yang layak. Memberi makan memang mulia, tetapi memberi kerja adalah bentuk keberpihakan yang lebih berkelanjutan dan bermartabat.
Narasi pembangunan seharusnya tidak terjebak pada dikotomi sempit antara bantuan sosial dan penciptaan kerja. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama, kesejahteraan rakyat.
Menempatkan lapangan kerja di posisi kedua justru memperlihatkan kegamangan negara dalam membaca kebutuhan paling mendasar masyarakat hari ini, yakni hak untuk hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat.
Pada akhirnya, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan ini. Apakah negara ingin mencetak generasi yang sehat tetapi tumbuh dalam ekonomi yang rapuh?
Ataukah negara berani membangun ekosistem yang sehat sekaligus produktif?
Jika jawabannya yang kedua, maka pernyataan bahwa MBG lebih mendesak dari lapangan kerja bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya dalam merumuskan masa depan bangsa.
Ditulis: Pimpinan Redaksi Penasilet.com
#Editorial
#Opini_Publik
#Sorot_Media
