BOGOR,Penasilet.com – Proyek pembangunan Hotel Sayaga Wisata yang dikelola oleh BUMD PT Sayaga Wisata Bogor kembali menjadi sorotan publik. Proyek yang berlokasi di Jalan Raya Tegar Beriman itu diduga kuat mengalami praktik markup anggaran hingga indikasi tindak pidana korupsi setelah bertahun-tahun belum mampu beroperasi optimal meskipun telah menyerap dana ratusan miliar rupiah dari penyertaan modal daerah.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (NGO KBB), Rizwan Riswanto menilai proyek tersebut menunjukkan berbagai kejanggalan, mulai dari proses pembangunan yang berlarut-larut hingga minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sejak direncanakan pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya, pembangunan hotel milik BUMD tersebut justru diwarnai persoalan hukum dan teknis. Hingga kini, proyek yang menelan dana besar dari APBD Kabupaten Bogor itu belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.
“Ini bukan sekadar proyek yang terlambat. Ada indikasi serius terkait penggelembungan anggaran dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana penyertaan modal daerah,” kata Ketua NGO KBB Rizwan Riswanto dalam keterangannya, kepada media, Selasa (10/3/2026).
Atas dasar itu, pihaknya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh aliran dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah dikucurkan kepada PT Sayaga Wisata.
Menurut laporan yang diterima pihaknya, terdapat dugaan penyimpangan dalam proses konstruksi yang menyebabkan proyek berjalan tidak sesuai rencana hingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas bangunan.
Sebelumnya, kontraktor proyek ini juga sempat dikenai denda sekitar Rp3,6 miliar akibat keterlambatan pekerjaan.
Namun bagi para aktivis, menilai sanksi tersebut belum menyentuh akar persoalan yang diduga berkaitan dengan tata kelola proyek dan potensi praktik korupsi di internal pengelolaan.
Selain persoalan konstruksi, Hotel Sayaga Wisata juga diterpa isu terkait kewajiban perpajakan. Muncul dugaan adanya praktik “kongkalikong” antara pihak pengelola BUMD dengan oknum di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Kalangan Aktivis menyoroti dugaan penggelapan kewajiban pajak yang seharusnya disetorkan oleh perusahaan daerah tersebut. Ada indikasi manipulasi pelaporan pajak yang diduga dilakukan untuk menutup defisit keuangan perusahaan.
Kecurigaan publik semakin menguat karena pihak manajemen PT Sayaga Wisata dinilai tidak memberikan penjelasan terbuka kepada media maupun masyarakat terkait status perpajakan perusahaan.
“Kurangnya transparansi dari manajemen justru menimbulkan spekulasi bahwa ada perlindungan dari oknum regulator daerah,” ujar sumber dari kalangan aktivis antikorupsi.
Hingga awal tahun 2026, kondisi operasional hotel masih menjadi tanda tanya. Meski sempat dikabarkan melakukan trial opening melalui kerja sama dengan operator Horison Hotel Group, aktivitas operasional disebut belum berjalan optimal.
Tanpa suntikan dana baru atau masuknya investor strategis yang transparan, PT Sayaga Wisata diperkirakan menghadapi risiko krisis keuangan serius bahkan ancaman kebangkrutan akibat beban utang dan kegagalan manajemen.
Berdasarkan data hingga awal 2026, total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor untuk PT Sayaga Wisata mencapai angka yang cukup besar. Pada tahap awal periode 2016–2018, pemerintah daerah telah mengucurkan sekitar Rp178,2 miliar.
Kemudian pada 2025, pemerintah kembali menyetujui tambahan Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp35,6 miliar melalui APBD dengan tujuan menyelesaikan konstruksi fisik hotel agar dapat segera beroperasi.
Selain dana dari pemerintah daerah, operator Horison Hotel Group juga dilaporkan menanamkan investasi sekitar Rp17,8 miliar pada tahun 2024 yang akan dikompensasi melalui skema bagi hasil keuntungan.
Namun berbagai kalangan menilai besarnya dana yang telah digelontorkan belum sebanding dengan hasil yang diterima daerah.
Elemen mahasiswa dan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam NGO KBB pun terus mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membuka seluruh data keuangan dan proses pembangunan Hotel Sayaga Wisata secara transparan.
Mereka menilai langkah audit independen dan investigasi aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar.
“Jika tidak segera dibenahi, proyek ini berpotensi menjadi beban keuangan daerah dan simbol kegagalan pengelolaan BUMD,” tegas Rizwan. (Red).
Editor: Tamrin
