BANDUNG BARAT,Penasilet.com – Kebijakan rotasi dan mutasi terhadap 14 pejabat eselon II yang dilakukan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, memantik gelombang kritik dan sorotan publik. Langkah ini dinilai janggal, sarat kepentingan politik, dan berpotensi menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat.
Isu mencuat mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir yang dituding menjadi aktor utama di balik kekacauan sistem birokrasi. Kritik keras muncul lantaran kebijakan ini dianggap tidak berdasar pada evaluasi kinerja dan uji kompetensi sebagaimana mestinya, melainkan lebih pada intrik politik yang merusak tatanan pemerintahan.
Seorang aktivis dari salah satu paguron menilai kebijakan tersebut justru mengancam stabilitas pemerintahan.
“Kalau begini terus, bisa-bisa Bandung Barat rungkad,” ujarnya dengan nada sinis.
Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada persoalan mendesak seperti kesenjangan ekonomi dan infrastruktur.
“Lihat saja jalan rusak parah di Lembang yang sampai viral karena ditanami pohon pisang,” tambahnya.
Kritik serupa datang dari salah satu ketua organisasi masyarakat. Ia menilai mutasi kali ini tidak adil karena pejabat berprestasi justru dipinggirkan, sementara jabatan hasil open bidding tidak sesuai mekanisme. Bahkan, ada pejabat bermasalah yang tetap bertahan di posisi strategis.
“Pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. Terlihat loncat-loncat dan tidak masuk akal,” tegasnya.
Selain itu, banyaknya kekosongan jabatan kepala dinas juga menjadi sorotan. Kondisi ini dinilai melemahkan kinerja pemerintahan dan berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Mumet. Jangankan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan prajuritnya saja tidak,” keluh seorang narasumber lain.
Meski pihak pemerintah daerah berdalih kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja, uji kompetensi, hingga putusan PTUN Bandung, publik tetap menilai prosesnya penuh kejanggalan.
Sekda Ade Zakir kembali disebut sebagai figur sentral yang dinilai gagal menjaga sistem karier ASN agar tetap objektif, profesional, dan sesuai mekanisme.
Polemik mutasi ini menambah daftar panjang persoalan birokrasi di Kabupaten Bandung Barat yang dinilai kian rapuh dan kehilangan arah.”(Tim/Red)”.
Editor: Tamrin
